Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah untuk didapat karena dilayani lewat satu pintu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Dasar Hukum :

• UU_No_14_Tahun_2008_keterbukaan informasi
• Undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publik
• SK Direktur RST Dr. Soedjono Magelang Tentang PPID

Tugas:

• Memberikan layanan informasi kepada publik
• Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
• Melakukan verifikasi bahan informasi publik
• Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
• Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik
• Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi
• Membuat laporan pelayanan informasi
• Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID

Fungsi:

Melakukan Pembinaan dan pengelolaan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan RST dr. Soedjono Magelang

Wewenang:

• Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya
• Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi
• Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk infomasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
• Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
• Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya